pelaksanaan ibadah haji diatur dalam undang undang nomor. Penyempurnaan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diatur dalam UU ini antara lain: 1) menambahkan metode omnibus; 2) memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan presiden. pelaksanaan ibadah haji diatur dalam undang undang nomor

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dipandang sebagai tugas nasional karena melibatkan jumlah peserta ibadah haji yang cukup besar. yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka. Maka, sudah kewajiban para penyelenggara ibadah haji untuk memperhatikan kegiatan bimbingan manasik ini. 13, LN. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 (1) Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. NOMOR 79 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI I. Regulasi ini diterbitkan untuk menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat. 1. 825 kuota haji reguler dan 7. (TALIMATUL HAJJ) 1. JAKARTA - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah disahkan pada. mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pemerintah sebagai pelaksana penyeienggaraan ibadah haji sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang merupakan dasar hukum perhajian di Indonesia, terus berupaya untuk menyempurnakan dan sistem penyelenggaraan haji melalui peraturan perundang-undangan sebagai. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang no. E. Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. 13 Tahun 2008). l I angka 11 dihapue. 5. "Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2)Undang-Undang Dasar Negara Republik. Berita Terupdate. ibadah haji kemudian diatur dalam undang-undang dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Sebelumnya, Pemohon menguji Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan sejumlah pasal dalam UU No. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang – UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Jemaah Haji berhak: a. "Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah haji dan mewujudkan efektivitas dan. (8) - 8 -. Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Dengan ruang lingkup pelayanan haji sebagaimana diatur oleh undang-undang Republik Indonesia meliputi pelayanan, pembinaan dan perlindungan. Haji, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji. bahwa ibadahhajimerupakan rukun Islamkelima yang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji :Pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi; b. PasalS. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Pelayanan Dasar adalah. Penyebutan tersebut menyiratkan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah secara. 60, 4845, LL SETNEG : 24 HLM. JAKARTA - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah disahkan pada 26 April 2019 lalu. ”. Pasal 28 (1) Menteri menetapkan kuota nasional, kuota haji. dan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama ten tang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; 1. Penyelenggaraan ibadah haji diatur dan dikelola oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama, baik dalam penyelenggaraan ibadah haji maupun dalam hal pengelolaan keuangan haji. UU Cipta Kerja dan Kemudahan bagi Penyelenggara Umrah. Biaya. <p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memberikan harapan baru dalam penyelenggaraan umrah. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; 4. Pendaftaran ibadah haji khusus dapat dilakukan sepanjang tahun, setiap hari kerja sesuai dengan prosedur dan persyaratan. Menurut Pasal 93 ayat (2) (e) Kode Perburuhan, majikan wajib membayar upah jika pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena praktik ibadah yang ditentukan oleh agamanya. Kemenag RI. 102Undang-undang Repoblik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 1 Ayat (8) 1) Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji Pasal 26 ayat (1): “pendaftaran jemaah haji dilakukan di panitia penyelenggara ibadah haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi. 21 tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Peraturan Cuti Umrah. Menag mengatakan, pengisian kuota berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 29 April 2019. biaya transportasi bagi jamaah haji asal Daerah untuk penyelenggaraan ibadah haji reguler dari daerah asal ke. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Ini merupakan aturan turunan dari Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Penerbitan peraturan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 109 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. wajib memberitahukan kepada Jemaah Haji. Yakni: pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Penyelenggaraan Haji Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Calon jemaah haji adalah warga Negara yang beragama Islam, memenuhi syarat, dan telah dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Namun, untuk bisa melaksanakan ibadah. Kebijakan dan Pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah haji. 8 Tahun 2019, Kementerian Agama fokus pada tugas dan teknis penyelenggaraan ibadah haji. . diatur dengan Peraturan Menteri. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; Mengingat : 1. 37 Jemaah Haji Bireun Ajukan Pelimpahan Nomor Porsi Haji / Sel, 09/26/2023 - 13:50 . MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG‑UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI. Pasal 14 (1) Dalam rangka pengaturan kuota nasional, Menteri menetapkan kuota. Penyelenggaraan ibadah haji adalah bagian dari kewajiban negara yang diperintahkan oleh konstitusi tersebut. 5. Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat,. Dalam undang-undang nomor 17 tahun 1999 juga menyebutkan bahwaTentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Pasal 61 Ayat (1) Huruf a sampai dengan d tentang Hak Biro Haji. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memberikan harapan baru dalam penyelenggaraan umrah. Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelayanan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 14 Bab 50, Diatur tentang 1. pdf. Kementerian Agama melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) terus melakukan persiapan untuk bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah Indonesia. PDF | On Jun 30, 2019, Nasruddin Khalil Harahap and others published TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA HAJI TERKAIT PENGGUNAAN DANA HAJI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA BERDASARKAN. Dalam Undang:Undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 5. 9 Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah haji juga merupakan ibadah umat islam yang dilakukan di satu negara yang jauh yakni Arab Saudi. Mengingat jumlah jamaah haji Indonesia sangat besar, pelaksanaannya. 13. Islam yang mampu untuk melaksanakan. Jemaah Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Jenis/Bentuk Peraturan: UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 8: Tahun: 2019:. berusiapalingrendah18(delapanbelas)tahun atau sudah menikah; dan b. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 TENT ANG Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49;. Dasar hukum: 1. Penyusun. Ketentuan umum dimaksud (Pasal 1) adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan. Dan untuk mencapai kesempurnaan dalam pelaksanaan ibadah haji seorang jamaah perlu mempelajari ilmu perhajian itu sendiri. Pasal 14 (1) Dalamm rangka pengaturan. merancang pelaksanaan pengambilan kebijakan yang terarah dan terstruktur dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi Jemaah Haji dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi; danPelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran. 3832, LL SETNEG : 12 HLM. 34 Tahun 2014 tentang. Pasal 1. Atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh, baik yang berasal dari Indonesia maupun. Pasal 12 menjelaskan ketentuan tentang waktu pendaftaran hingga penundaan keberangkatan. 3. 10. melaksanakan ibadah haji khusus. 5. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimba. Kemudian, alokasi cuti haji yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya hanya sebanyak satu kali. harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam PeraturanBiaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji khusus. Asas penyelenggaraan ibadah haji Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji pasal 2 menyebutkan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. com – Pemerintah melalui Kementerian Agama RI menyampaikan bahwa pelaksanaan ibadah haji 1442 Hijriah/2021 Masehi dibatalkan. Penyelenggaraan ibadah haji—dan umrah—diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. E. Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai PPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Peraturan Bupati. Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Pasal 8 ayat (2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; Mengingat : 1. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang. Regulasi | Website Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. Jakarta (Pinmas) —- Musim haji 1436H/2015M semakin dekat. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Adapun penjelasannya adalah sebagia berikut. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Ibadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pembahasan Konsep ZakatDi Indonesia sendiri penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam undang-undang nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, undang-undang tersebut merupakan pengganti dari undang-undang yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu undang-undang Nomor 13 tahun 2008. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memberikan harapan baru dalam penyelenggaraan umrah. Sarana transportasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Bidang. penyelenggara ibadah haji khusus di Indonesia diatur di dalam Pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan. Tahun. . Agama. 2. Pasal 1. Ini merupakan aturan turunan dari Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. b. serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi. II. umur paling rendah 25. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) “Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. n Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara , Republik Indonesia Nomor 4845), diubah sebagai berikut: 1. Ibadah Haji wajib dikerjakan sekali dalam seumur hidup bagi setiap muslim yang termasuk. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk. 37 Jemaah Haji Bireun Ajukan Pelimpahan Nomor Porsi Haji / Sel, 09/26/2023 - 13:50 . II. Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib bagi yang mampu dan sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selasa, 31 Agustus 2021. diatur dalam Peraturan Bupati. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji T. IHRAM. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan. Selain itu, dalam pelayanan. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN. Dalam undang-undang nomor 17 tahun 1999 juga menyebutkan bahwa13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik. alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan pada Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang intinya bahwa Pemerintah adalah organ yang bertugas dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan ibadah haji di bawah. Mencabut : Peraturan Menag No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI. UU No. BagianKetiga KomisiPengawasHajiIndonesia Pasal 12Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang -Undang, dalam ra ngka penyelenggaraan ibadah haji pemerintah daerah me m bentuk panitia penyelenggara ibadah haji daerah dan fasilitasi transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarka si ke daerah asal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;Dalam pelaksanaan ibadah haji seyogyanya ibadah yang. Kementerian Agama sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyeleggaraaan Ibadah Haji dan Umrah memiliki tugas untuk melakukan pembinaan,Era Baru Akreditasi PPIU – PIHK. 12. . File. Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;. 10. 7 Abd al -Rahman al Jaziri, Kitab al Fiqh „ala alMadzahib al Arba‟ah, 15 (Lebanon: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, 2010), h. PP ini mengatur mengenai: 1) tugas dan tanggung jawab Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilakukan oleh Menteri dengan mengoordinasikannya dengan menteri/pimpinan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undnag-undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. 1999 —- Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Hal ini secara konkret diwujudkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada. Syarat Seseorang Berangkat Haji Menurut Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji telah mengatur kewenangan organ-organ pemerintah untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan ibadah haji. kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan. RMuslim no. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas. alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalamPMA Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler merupakan pengganti dari PMA Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. laki-laki; b. Perjalanan Ibadah Umrah serta aturan-aturan lain semisal Undang-undang No 8 Tahun 1 HR. 13 Tahun 2003, diperjelas Pasal 93 ayat (2) huruf e yang artinya memenuhi kewajiban menjalankan ibadah itu adalah kultus wajib yang diatur oleh peraturan. Pasal 1. Maklum, Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mengoordinasikannya dan/atau bekerja sama dengan masyarakat, departemen/instansi terkait, dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan. Pasal 28 (1) Menteri menetapkan kuota nasional, kuota haji khusus, dan kuota provinsi. Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji. 5. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 17 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat.